Pilkada Serentak, Waspada Uang Palsu

17-11-2015 / KOMISI XI

Anggota Komisi XI DPR RI Donny Imam Priambodo mengingatkan agar masyarakat mewaspadai kemungkinan meningkatnya peredaran uang palsu seiring berlangsungnya proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di sejumlah daerah. Ia meminta aparat terkait juga mengantisipasi hal ini karena disamping masalah kriminal, meningkatnya uang palsu di masyarakat dapat memicu inflasi.

 

”Ini sangat perlu dan penting kita waspadai. Terdapat kerawanan beredarnya uang palsu dalam momen Pilkada ini.  Hal tersebut bisa saja terjadi karena kalau uang palsu ini beredar dapat memicu inflasi,” katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2015). 

 

Ia menambahkan Pilkada 2015 yang dilaksanakan serentak akan melibatkan perputaran uang dalam intensitas sangat tinggi. Namun dia belum yakin momentum ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kuartal IV (Oktober - Desember) secara signifikan.

 

Menurutnya momentum Pilkada serentak memang akan mengungkit daya beli masyarakat, tapi itu hanya terbatas pada lembaga non profit, khususnya partai politik. Menilai pertumbuhan ekonomi nasional menurut politisi FP Nasdem ini tidak bisa berpatok pada suatu momentum sesaat. Sebaliknya, pertumbuhan yang berkelanjutan harus memperhatikan sektor ekspor impor, dan berbagai sektor perekonomian lainnya.

 

Jika besaran impor Indonesia masih lebih tinggi dibanding besaran ekspor, maka produktivitas nasional masih terhitung rendah, begitu juga sebaliknya. Dalam hal ini, besaran impor Indonesia yang masih rendah, lebih berpengaruh terhadap lemahnya pertumbuhan ekonomi.

 

Lebih lanjut Donny memperkirakan, Pilkada 2015, bulan Desember nanti kemungkinan hanya memberi andil 0.1 persen bagi pertumbuhan kuartal IV. Secara menyeluruh, pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun diperkirakan belum banyak berubah, masih berkutat pada kisaran angka 4,5 - 4,7 persen.

 

“Hitungan tersebut memang terbilang masih minim. Kalau saya memperkirakan, perputaran uang per daerah (selama pilkada) hanya sekitar 20 sampai 30 milyar saja. Jika pun ada tiga calon (pasangan kepala daerah) di daerah tersebut, hanya mencapai 50 Milyar. Itulah uang yang mengelontor di daerah seperti itu, saya perkirakan,” tutur dia.

 

Baginya Pilkada serentak secara gamblang baru bisa dilihat dampaknya pasca pelaksanaan Pilkada itu sendiri. Dia berharap momen pesta demokrasi lokal itu bisa membawa efek membaiknya kondisi perekonomian. (as/iky)/foto:jaka/parle/iw.

BERITA TERKAIT
Lonjakan Kenaikan PBB-P2 Dampak Pemangkasan DAU dan Tuntutan Kemandirian Fiskal
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menyoroti lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)...
Pidato Ambisius Presiden Harus Menjadi Nyata, Realistis, Terukur, dan Berpihak kepada Rakyat Kecil
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengatakan, pihaknya mendukung penuh target ekonomi Presiden Prabowo 2026...
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...